Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon menggelar Monthly Islamic Studies Initiatives (MISI) ke-10 dengan mengangkat tema “Mewujudkan Tempat Ibadah Ramah Disabilitas” secara daring pada Selasa malam, 16 September 2025. Kegiatan ini membahas tantangan nyata yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses kenyamanan dan ketenangan beribadah di masjid maupun musholla tanpa hambatan fisik, sosial, atau kultural.

Diskusi ini menghadirkan H. Siswadi Abdul Rachim, MBA selaku Dewan Pembina Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) sebagai pemantik, serta Dr. H. Arsyad Hidayat, Lc., MA, Direktur Urais dan Binsyar Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, sebagai penanggap. Jalannya diskusi dimoderatori oleh Lailatul Qoimah, M.S.I., Dekan Fakultas Ushuluddin ISIF Cirebon.

Dalam sambutannya, Rektor ISIF Cirebon, Marzuki Wahid, menegaskan pentingnya mewujudkan masyarakat inklusif melalui tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Ia menekankan bahwa kesadaran kolektif adalah kunci agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara adil.
“Hal ini harus segera dimulai dan menjadi kesadaran bersama. Tujuannya jelas, agar teman-teman penyandang disabilitas dapat mengakses berbagai aspek kehidupan yang memang merupakan hak mereka,” ujarnya.

Marzuki juga menyoroti pentingnya membumikan dalil dan argumentasi teologis agar lebih aplikatif dalam pembangunan rumah ibadah yang inklusif.
“Mustahil bagi kita memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk beribadah dengan khusyuk jika tempat ibadah, termasuk masjid dan musholla, tidak ramah bagi mereka,” tambahnya.

H. Siswadi Abdul Rachim menyampaikan apresiasinya atas inisiatif ISIF dalam mengangkat isu fikih disabilitas. Ia menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur hak-hak dasar, termasuk kemudahan akses ke sarana ibadah.
“Mengenai masjid ramah disabilitas, hambatan yang sering dihadapi di lapangan antara lain desain bangunan yang masih bertangga sehingga menyulitkan pengguna kursi roda,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti perdebatan hukum dan stigma sosial di masyarakat yang masih menjadi tantangan besar bagi jamaah disabilitas. Siswadi mengusulkan agar dibuat pilot project untuk sosialisasi kepada takmir masjid serta pelatihan tentang masjid ramah disabilitas yang mencakup pemahaman tafsir Al-Qur’an dan hadis terkait isu disabilitas.

Dalam sesi tanggapan, Dr. Arsyad Hidayat mengungkapkan hasil survei Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) terhadap 47 masjid di lingkungan kantor pemerintahan. Ia menemukan bahwa sebagian besar masjid belum memiliki fasilitas ramah disabilitas seperti ramp standar, parkir khusus, toilet dan tempat wudhu disabilitas, guiding block tunanetra, Al-Qur’an braille, maupun penerjemah bahasa isyarat.
“Masjid kementerian yang notabene pusat pemerintahan saja belum sepenuhnya ramah disabilitas. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arsyad menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga pola pikir pengurus masjid.
“Masih ada takmir yang beranggapan bahwa kelompok disabilitas cukup menggunakan rukhsah. Pemikiran seperti ini jelas keliru,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa mewujudkan rumah ibadah ramah difabel membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan lembaga sosial keagamaan. Dukungan regulasi dan alokasi bantuan diperlukan agar penyandang disabilitas dapat beribadah secara setara.
“Pemerintah melalui Kementerian Agama maupun lembaga lain perlu menyalurkan bantuan untuk mewujudkan rumah ibadah yang ramah bagi jamaah difabel,” tuturnya.

Di akhir sesi, Arsyad mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan inklusif.
“Mari kita dukung program ramah difabel, baik di rumah ibadah, lembaga pendidikan, maupun tempat kerja,” tutup Arsyad.